Menjelang helatan Pileg 2024 ada adagium NPWP ( No Piro Wani Piro ) yang meneguhkan anggapan bahwa untuk menjadi anggota dewan atau bupati harus banyak uang, anggapan agar suara masyarakat ikut kita harus kita hargai dengan uang.
Secara pribadi saya tidak begitu mempercayai, namun juga tidak berani menyangkal, karena memang begitulah realita di lapangan, rerata para kandidat harus mengeluarkan banyak uang untuk mendongkrak elektoral mereka, agar keterpilihanya tinggi.
Pengalaman pribadi sebagai kandidat yang pernah malang melintang di pileg dan pilkada, kebutuhan uang memang cukup signifikan, untuk atribut, untuk sosialisasi, untuk transpot, untuk realisasi proposal, untuk timses dll.
Lalu bagaimana dengan kandidat yang cekak keuanganya, apakah tidak punya peluang atau kemungkinan untuk menjadi dewan, dan bupati ????
Tentu saja ada peluang, kesempatan dan kemungkinan itu selalu ada, karena tidak semua pemilih bisa kita beli dengan uang, masih banyak diantara mereka yang memilih berdasar nurani dengan berbagai macam kriteria dan pertimbangan.
Sahabatku yang budiman ...
Menjadi anggota dewan atau bupati adalah impian bagi sebagian orang, namun tugas dan tanggungjawab mereka juga berat karena berkaitan dengan amanah yang dititipkan kepadanya, oleh masyarakat.
Seiring dengan keterbukaan informasi publik dan transparansi informasi di era digital saat ini, masyarakat semakin mudah untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang siapa calon wakil dan calon pemimpinya yang benar-benar sesuai dengan kualifikasinya.
Masyarakat bisa browshing internet menanyakan langsung kepada mbah google tentang bobot, bebet kandidatnya, tentang ide dan gagasanya, tentang pendidikanya, tentang masa lalunya tentang prestasinya dll.
Apakah dia koruptor, apakah dia penipu, apakah dia penjudi, apakah dia pemabok apakah dia pernah terlibat kasus-kasus berat seperti pelecehan seksual misalnya dll, pokoknya lewat mbah google tahu semuanya.
Apalagi para kaum milenial generasi Z yang tak lepas dengan dunia maya, internet dia akan lebih bijak menggunakan hak pilihnya, dia tak mempan disogok, dibeli dan dibohongi, dia pemilih cerdas, pemilih realistis yang diharapkan mampu mempengaruhi orangtua dan lingkunganya untuk menggunakan hak pilihnya sesuai nurani bukan karena diiming-imingi uang atau barang.
Pemilu 2024 saya berharap menjadi pemilu yang LUBERJURDIL ( Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil ) jauh dari intimidasi, politik uang, sogokan, pemilu corblok ( milih karena dpt bantuan corblok ) pemilu semen ( milih karena bantuan semen ) pemilu supermi ( milih karena dapat bagian supermi ) dll.
Para caleg harus berlomba-lomba beradu ide, gagasan dan program bagaimana cara mensejahterakan masyarakatnya dan mengurangi angka kemiskinan di Gunungkidul bukan malah berlomba-lomba menyogok masyarakat menakut-nakuti masyarakat dlsb.
Ayoo tolak politik uang, ayo tolak MPWP, ciptakan Pemilu yang LUBERJURDIL dan jangan GOLPUT YA.
Slamet SPd.MM
Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Kab. Gunungkidul.
Komentar
Posting Komentar