Keindahan alam, keragaman budaya menjadi alasan mengapa Gunungkidul dijadikan rujukan untuk wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Praktis pariwisata Gunungkidul terus menggeliat dan mampu mengangkat perekonomian rakyat dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata.
Disisi lain dengan munculnya banyak destinasi wisata baru seolah membuat kewalahan Dinas Pariwisata, sehingga di sana sini masih sering muncul masalah di destinasi wisata. Hal ini jika tak bisa dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak buruk dari pariwisata kita.
Melihat potensi yang ada sudah selayaknya Gunungkidul memiliki BUMD yang mengurusi pariwisata dan ekonomi kreatif
Dengan dikelola oleh BUMD pariwisata akan berkembang dan memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah daerah.
Ada fenomena menarik tentang pariwisata di bumi Handayani misalnya banyak destinasi wisata yang masih diurus secara swadaya oleh masyarakat setempat atau bahkan dibiarkan begitu saja. Atau yang lebih parah adalah diprivatisasi oleh pemilik modal dengan dalih investasi untuk mendongkrak penerimaan daerah.
Selama ini, Dinas Pariwisata daerah seperti kewalahan mengelola begitu banyaknya potensi pariwisata. Investasi dari pemilik modal seakan menjadi solusi terakhir untuk memaksimalkan sektor pariwisata.
Kenyataanya, masyarakat justru tidak menikmati hasil pariwisata secara utuh. Meskipun seringkali para investor “dibebani” tanggung jawab sosial untuk masyarakat sekitar, model ekonomi kapitalis tersebut dirasa tidak sepenuhnya tepat untuk diterapkan di sebagian wilayah Gunungkidul karena kondisi perekonomian masyarakat Gunungkidul serta kualitas SDM yang masih tertinggal.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dikhususkan menangani sektor pariwisata.
Kehadiran BUMD diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan pariwisata secara efektif utamanya agar pariwisata tersebut dapat meningkatkan PAD.
Dengan adanya BUMD Pariwisata, pengelolaan pariwisata tidak lagi rigid. Sifat BUMD yang lebih “humanis” terhadap prosedur birokrasi menjadi satu alasan kuat mengapa pengelolaan pariwisata sebaiknya diserahkan ke BUMD.
Selain itu, dibentuknya BUMD pariwisata juga berfungsi sebagai “tameng” masyarakat terhadap kapitalisasi pariwisata di Gunungkidul.
Tidak seperti sekarang inu maraknya privatisasi pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai beban modal karena harus mengeluarkan tanggung jawab melalui dana sosial, BUMD diharapkan dapat memberdayakan masyarakat agar menjadi partisipan yang aktif bagi pariwisata.
BUMD pariwisata juga harus memperhatikan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi setempat, kondisi masyarakat, serta dampak lingkungan sehingga pariwisata dapat memberikan dorongan terhadap kemajuan perekonomian masyarakat.
Investor di mana ?
Pengelolaan pariwisata oleh BUMD seharusnya justru memberikan ruang yang lebih mudah bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Melalui kepemilikan saham di BUMD Pariwisata, investor dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata di Gunungkidul.
Pemerintah daerah Gunungkidul semestinya juga harus memiliki road map yang jelas mengenai pengembangan potensi pariwisata dengan adanya pembagian peran yang jelas antara Dinas Pariwisata, BUMD pariwisata, dan para pemilik modal agar kehadiran BUMD pariwisata tidak dipandang menutup pintu segala bentuk privatisasi sektor pariwisata.
Jika pariwisata sudah dikelola dengan baik, maka ungkapan “Masyarakat hidup dari pariwisata” semestinya bukan sebuah retorika.
Dan ini harus masuk pada rumusan RPJMD Gunungkidul 2021-2026
Slamet, SPd.MM
Komentar
Posting Komentar